PARPI Rekomendasikan penerapan ICZM-SD, dalam pengelolaan pantai dan laut Indonesia

PARPI sukses selenggarakan Munas II Perkumpulan Ahli Rekayasa Pantai Indonesia bertempat di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, 15 Juni 2023, yang dihadiri anggota dari seluruh wilayah Indonesia.

Dr. Eng. Meddy Danial, akademisi Untan, selaku ketua panitia pelaksana mengatakan; “Selain Acara Munas dilaksanakan juga simposium Rekayasa dan Pengelolaan kepantaian Indonesia dengan pembicara Direktur SDA Bappenas (M. Irfan Saleh, P. hD) , Direktur jasa kelautan KKP (Dr.Miftahul Huda), Kepala BWS Kalimantan I (Ir. Pramono, MT), Akademi UGM (Prof. Radianta Triatmadja), Unhas (Dr. Chairul Paotonan) dan Untan (Jasisca Meirany, M. Si.)

Secara Aklamasi, musyawarah mufakat, tim formatur Munas mengamanatkan Prof. Dr. Ir. M. Arsyad Thaha, MT. IPM, untuk melanjutkan kembali sebagai ketua umum PARPI periode kepengurusan 2023-2027.

Dalam sambutannya Prof Arsyad, sapaan akrab ketua PARPI, mendesak pemerintah Indonesia agar memaksimalkan tata kelola potensi Kekayaan alam di wilayah pantai dan laut Indonesia melalui penerapan ICZM-SD (Integrated Coastal Zone Management – sustainable and development). Pulau dan wilayah pesisir sebagai ciri khas bangsa Indonesia perlu perhatian serius, badan yang menangani, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara lebih detail, berikut poin-poin rekomendasi Munas II PARPI:

1. Pemerintah Indonesia perlu segera menempatkan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (P3K) menjadi prioritas pembangunan nasional menuju 2045.

2. Potensi Kekayaan alam di wilayah pantai dan laut perlu dikelola secara maksimal dan berkelanjutan untuk sebesar2nya kemakmuran rakyat sesuai pasal 33 UUD45.

3. Wilayah pesisir, laut dan PPK perlu ditetapkan sebagai kawasan Ipteks khusus sebagai ciri khas bangsa Indonesia

4. Mendesak untuk segera diterapkan strategi ICZM-SD untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian yang terkoordinasi.

5. Mendesak untuk segera dibentuk Badan Koordinasi baru atau penguatan Badan Koordinasi PWP3K yang ada untuk menjamin terlaksananya koordinasi pengelolaan sebagaimana mestinya.

6. Riset dan pengembangan ipteks berwawasan kemaritiman perlu segera menjadi prioritas riset nasional

7. Perlu penguatan peran Assosiasi Ahli berbasis kemaritiman dengan membentuk Forum Asosiasi Ahli Kemaritiman.

(Imam Rohani)

Tinggalkan komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Website ini merupakan portal komunikasi dan publikasi resmi dibawah pengelolaan PARPI

Informasi

Berita

Event

Pengumuman

Sekretariat PARPI

Kampus FT UNHAS gowa Jl. Poros Malino KM 6,5 Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan